CILACAP || sidikutama.my.id - Pengembangan desa wisata tidak hanya berbicara tentang destinasi yang menarik, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai pelaku utama. Berangkat dari semangat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Desa Wisata bagi puluhan desa di Kabupaten Cilacap.
Kegiatan bertajuk "Sinau Bareng: Membangun Desa Wisata, Potensi Desa Berdaya, Masyarakat Sejahtera" tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Prapen, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Selasa (28/7/2026). Bimtek menjadi langkah awal untuk membekali desa-desa yang tengah dipersiapkan menjadi desa wisata agar memiliki tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.
Pengelola Layanan Operasional Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah, Cahyo Nugroho, mengatakan Cilacap menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena memiliki kesiapan dalam mengidentifikasi potensi desa yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata.
"Program ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendampingi desa agar mampu mengelola potensi wisatanya secara mandiri. Kami melihat kesiapan Cilacap cukup baik untuk terus dikembangkan," ujarnya.
Menurut Cahyo, keberhasilan desa wisata tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan fisik. Kelembagaan yang kuat, kemampuan mengelola potensi, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan sebuah desa wisata.
Karena itu, Disbudparekraf menggandeng Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah dan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jawa Tengah untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan pendampingan kepada peserta.
"Para peserta memperoleh wawasan langsung dari praktisi yang telah berhasil mengembangkan desa wisata. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus bekal ketika mereka kembali ke desa masing-masing," kata Cahyo.
Pendampingan juga akan terus dilakukan setelah bimtek melalui mekanisme hybrid dengan dukungan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah. Pola pendampingan berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan target pembentukan 1.000 desa wisata di Jawa Tengah hingga 2029.
Narasumber dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Sutriyani, menegaskan bahwa setiap desa memiliki peluang menjadi desa wisata tanpa harus memiliki objek wisata berskala besar. Keunikan budaya, tradisi, kuliner, hingga aktivitas masyarakat dapat menjadi daya tarik apabila dikelola secara kreatif.
"Yang dijual bukan hanya panorama alam, tetapi juga identitas desa. Kearifan lokal justru menjadi nilai yang dicari wisatawan karena menawarkan pengalaman yang berbeda," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas sebelum mengembangkan destinasi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan mengelola wisata, memberikan pelayanan yang baik, hingga memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi.
"Kalau SDM sudah siap dan masyarakat memiliki semangat untuk berkembang bersama, potensi desa akan lebih mudah dikenal dan memberi manfaat ekonomi bagi warga," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap terus memperkuat dukungannya terhadap program pengembangan desa wisata. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Kabupaten Cilacap, Ida Farida, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 19 desa wisata yang telah ditetapkan melalui pembaruan surat keputusan pada akhir 2025.
Untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Disparpora mengundang seluruh kecamatan mengusulkan desa-desa yang dinilai memiliki potensi wisata. Hasilnya, sebanyak 40 desa diusulkan sebagai calon desa wisata, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 30 desa.
"Antusiasme dari pemerintah kecamatan sangat tinggi. Mereka melihat banyak desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari sisi alam, budaya, ekonomi kreatif maupun digital. Seluruh usulan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk difasilitasi melalui pendampingan," jelas Ida.
Melalui bimbingan teknis ini, para pengelola desa diharapkan memahami konsep dasar pengembangan desa wisata, mulai dari pembentukan kelembagaan, penyusunan paket wisata, hingga strategi pemasaran yang mampu meningkatkan daya saing desa.
"Dengan bekal pengetahuan yang sama sejak awal, proses pendampingan akan lebih efektif. Harapannya, desa-desa yang saat ini masih berstatus calon mampu berkembang menjadi desa wisata yang mandiri, berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.
(Ganang)
